PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL

PENEGAKAN HUKUM INETRNASIONAL
MAKALAH

Dibuat untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Hubungan Internasional di Bawah Bimbingan Dosen Dr Subianta Mandala, S.H. , LLM.

Oleh :

AYU SARTIKA DEWI (143112330040104)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL ,PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Kata Pengantar

      Pertama-tama kami ingin mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas kehendaknya makalah ini dapat terselesaikan pada waktunya. Makalah yang berjudul “Penegakan Hukum Internasional ” diselesaikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional.

      Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat. Kami mengakui bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal karena kesempurnaan hanya milik-Nya. Oleh karena itu kami memohon agar Bapak/ibu dosen dan juga pembaca dapat memakluminya.

      Kami mengharapkan kritik dan saran dari hasil makalah ini. Demikian makalah ini kami buat, kami ucapkan terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.............................................................................................................       1

KATA PENGANTAR...........................................................................................................               2

DAFTAR ISI........................................................................................................................       3

BAB I        PENDAHULUAN..............................................................................................      4

1.1 .Latar belakang .....................................................................................................................       4

1.2 . Rumusan Masalah ............................................................................................................       5

1.3  Tujuan .......................................................................................................................................      5

BAB II       PEMBAHASAN................................................................................................      6

                   A. Aspek Moral dalam Penegakan HI............................................................      6

                   B. Penegakan Hukum Internasional ............................................................       9

BAB III      PENUTUP..........................................................................................................................................       12

                   Kesimpulan.......................................................................................................................................       12

DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................................................     13

BAB I

Pendahuluan

1.1              Latar Belakang

      Moral dan etika pada hakekatnya merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang

menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara

benar dan layak. Dengan demikian prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap

yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah

merupakan sistim dari prinsip-prinsip moral termasuk aturan-aturan untuk

melaksanakannya.

Dalam hukum internasional moral dan etika tersebut dikaitkan pada kewajiban

subyek hukum internasional antara lain seperti negara untuk melaksanakan dengan

etikat baiknya ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional tersebut yang

merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah

diterima dan disetujui oleh masyarakat internasional.

Sehubungan dengan hal itu, hukum

internasional memberikan dasar hukum bagi pengelolaan secara tertib dalam hubungan

internasional.

Negara sebagai subyek hukum internasional dan sebagai anggota masyarakat

internasional sudah tentu harus menghormati dan melaksanakan bukan saja aturan  hukum kebiasaan internasional (rules of customary international law) yang sudah

merupakan aturan-aturan hukum yang sudah diterima oleh masyarakat internasional

secara luas, tetapi juga prinsip-prinsip hukum internasional yang tersusun dalam

instrumen-instrumen internasional di mana negara tersebut menjadi pihak.

Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional tersebut merupakan praktek praktek

umum yang sudah diterima oleh semua negara sebagai hukum yang hampir semuanya

terdiri dari elemen-elemen yang bersifat konstitutif.

Praktek-praktek negara tersebut

bersifat tetap dan seragam dan membentuk suatu kebiasaan. Praktek-praktek tersebut

telah meningkat pelaksanaannya secara universal karena banyak negara lagi yang telah

menggunakannya sebagai kebiasaan.

1.2              Rumusan Masalah

1.      Bagaimana aspek moral dan etika dalam penegakan Hukum Internasional?

2.      Bagaimana Penegakan Hukum Internasional itu sendiri ?

1.3              Tujuan

      Tujuan dari pembahasan makalah ini yaitu agar kita semua dapat mengetahui bagaimana penegakan Hukum Internasional dan dilihat dari aspek moral dan etika dalam Penegakan Hukum Internasional.

BAB II

Pembahasan

A. ASPEK MORAL DALAM PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL

Sebelum hukum dibuat oleh negara maka dalam mengatur hubungan internasional

telah digunakan kebiasaan-kebiasaan.

Sebelum kebiasaan itu menjadi hukum maka

kebiasaan itu harus berlangsung dalam waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh

persetujuan bersama dari anggota masyarakat internasional. Kebiasaan sebagai suatu

sumber hukum internasional pada umumnya telah diterima dan diakui oleh para ahli

hukum baik dari dunia Barat maupun dunia Timur. Menurut pandangan Mahkamah

Internasional untuk menjadikan suatu aturan hukum kebiasaan internasional, memang

diperlukan suatu masa yang cukup panjang, dimana kepentingan negara-negara akan

terpengaruh secara khusus dan aturan-aturan tersebut dikenakan secara luas dan

seragam.

Mengenai kekuatan mengikat hukum internasional kepada negara sangat

didasarkan atas adanya kesepakatan (consent) negara tersebut untuk menerima prinsip-

prinsip dan aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan (rules of conduct) itu menjadi

hukum ketika telah diterima sebagai kekuatan yang mengikat diantara para pihak. Dengan

demikian tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi

resmi karena para pihak telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada

instrumen-instrumen internasional tersebut.

Dalam membicarakan aspek moral dan etika dalam penegakan hukum

Internasional akan dipusatkan pada beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

(i)                Kewajiban Negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah

disetujuinya dengan etikat baik.

(ii)              Kewajiban internasional yang harus dilaksanakan baik oleh Negara anggota

maupun bukan anggota PBB.

(iii)            Negara bukan pihak perjanjian internasional tetapi mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan perjanjian tersebut.

(iv)            Kewajiban Negara terhadap hukum kebiasaan internasional.

(v)              Negara tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional yang telah disetujuinya dengan alasan peraturan perundang-undangan nasionalnya.

(vi)            Kewajiban semua Negara untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan baik  Negara anggota maupun bukan anggota PBB.

(vii)          Kewajiban Negara-negara untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional mengenai pertikaian masalah yang mereka ajukan ke Mahkamah tersebut.

(viii)        Kewajiban Negara untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional yang Sudah

Diratifikasinya

Dalam pandangan ahli hukum internasional Italia, Anzilotti dinyatakan bahwa

kekuatan mengikat dari perjanjian internasional adalah karena prinsip mendasar yang

disebut

pacta sunt servanda

·         Menurut prinsip ini negara terikat untuk melaksanakan dengan etikat baiknya kewajiban-kewajiban yang dipikulnya sesuai dengan perjanjian tersebut. Sehubungan dengan hal itu Uppenheim telah memberikan tanggapan bahwa mengapa perjanjian internasional selalu mempunyai kekuatan mengikat masih banyak dipertentangkan.

Banyak penulis berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian adalah hukum

kodrat, dalam agama dan prinsip-prinsip moral serta dalam sikap mengekang diri dari

negara-negara yang akan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Beberapa di

antaranya juga menegaskan bahwa hal itu merupakan keinginan dari para pihak yang

memberikan kekuataan mengikat pada perjanjian yang dibuat oleh mereka. Jawaban

yang benar mungkin bahwa perjanjian itu mengikat secara hukum karena ada aturan

kebiasaan dalam hukum internasional bahwa perjanjian itu mengikat.

Pada waktu perjanjian itu berlaku, maka harus juga diberlakukan oleh negara-negara

pihak dengan etikat baik. Untuk menegaskan prinsip pacta sunt servanda

Komisi Hukum

Internasional, suatu badan subsider pembuat hukum yang dibentuk oleh Majelis Umum

PBB dalam rancangannya tentang "Hukum Perjanjian" telah menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan "etikat baik" antara lain meminta agar sesuatu pihak dari perjanjian itu

tidak akan mengambil tindakan-tindakan apapun yang diperkirakan dapat mencegah

pelaksanaan atau menghalangi maksud perjanjian tersebut.

Selanjutnya dinyatakan

bahwa jika sesuatu negara tidak dapat mentaati kewajibannya untuk melaksanakan

tanggung jawab internasional, kecuali jika ketidakmampuan itu dapat dibenarkan atau

dibebaskan menurut aturan umum hukum internasional mengenai tanggungjawab

negara.

Karena itu menjadi keharusan dari semua negara untuk melaksanakan dengan etikat

baiknya kewajiban yang timbul dari perjanjian itu dan sumber hukum internasional lainnya,

Negara tidak diperbolehkan untuk meminta agar ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangannya sebagai alasan untuk tidak

melaksanakan kewajibannya. Salah satu dari prinsip hukum internasional yang paling tua

yang merupakan doktrin pacta sent servanda tersebut bagaimanapun mengandung arti

bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan, walaupun ada perbedaan pendapat mengenai

sifat aturan yang absolut dan persyaratan yang menurut hukum mungkin dapat

dikesampingkan.

Keharusan untuk menghormati kewajiban dengan etikat baik itu

mencerminkan syarat dasar yang penting untuk suatu tata hukum dan tidak dapat

disangsikan lagi mengenai adanya keharusan semacam itu, meskipun lingkupnya dapat

merupakan pokok dari penafsiran yang berbeda.

Mahkamah Permanen Internasional dalam kasus Penunjukan Wakil-Wakil Buruh ke

Konferensi Buruh Internasional dalam tahun 1920 telah memberikan pendapat saran (advisory opinion) bahwa kewajiban yang bersifat kontraktual bukan hanya sebagai

"kewajiban moral"' tetapi merupakan "suatu kewajiban yang menurut hukum, para pihak

terikat satu sama lain.

Kemudian Mahkamah Internasional PBB dalam kasus mengenai

"Pernyataan keberatan dari negara-negara tertentu terhadap Konvensi mengenai

Genosida" dalam tahun 1951 juga telah memberikan pendapat sarannya dengan

menyatakan bahwa “Tidak satu pihakpun dalam perjanjian diperbolehkan untuk

menggagalkan atau menghalang-halangi dengan memakai keputusan yang sepihak atau

persetujuan tertentu, sasaran dan raison d'etre

dari Konvensi tersebut”.Karena itu mungkin prinsip yang paling mendasar dalam hukum internasional dan yang benar-benar merupakan prinsip dasar dari perjanjian tidak lain hanyalah pacta sunt servanda

Prinsip ini kemudian telah dimasukkan dalam Konvensi Wina 1969 mengenai

Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa: “Setiap perjanjian yang berlaku adalah

mengikat terhadap para pihak dari perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan oleh

mereka dengan etikat baik”.

Sebagai contoh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Portugal dan Sekretaris Jenderal

PBB dalam usaha mencari penyelesaian masalah Timtim secara adil, menyeluruh dan

diterima secara internasional pada tanggal 5 Mei 1999 telah menandatangani suatu

persetujuan di New York yang isinya agar Sekjen PBB menyelenggarakan Jajak

Pendapat (Popular Consultation) di Timtim pada tanggal 30 Agustus 1999.

Dalam rangka persetujuan tersebut Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban

untuk menjamin suatu lingkungan yang aman bagi terciptanya proses jajaki pendapat

yang bebas dan adil serta bertanggungjawab terhadap keamanan para staf PBB.

Indonesia telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut

sehingga berakhirnya jajak pendapat

B. PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL

Meskipun semua pihak menyadari bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah, tidaklah berarti bahwa tidak ada usaha-usaha masyarakat inter­nasional untuk mengefektifkan hukum internasional.

 Pada dasarnya, usaha pengefektifan hukum internasional ditempuh dengan kesediaan negara-negara untuk meng­urangi kedaulatannya. Tanpa kesediaan mengurangi kedaulatan, mustahil hukum internasional bisa efektif. Namun patut pula ditegaskan, bahwa kesediaan negara­-negara mengurangi kedaulatannya adalah juga berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan faktor politik. Tegasnya, dengan kesediaan mengurangi kedaulatannya, sejauh manakah kepentingan negara-negara itu akan terakomo­dasikan secara politik? Jadi, tetap saja faktor politik yang berperan secara dominan. Meskipun demikian, dengan usaha-usaha untuk mengefektifkan hukum internasional, meskipun kelemahan-kelemahannya masih tetap ada, dalam beberapa hal sudah menunjukkan hasil yang patut diper­hitungkan.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa usaha yang dapat mengefektifkan berlakunya hukum internasional meskipun usaha-usaha itu lebih merupakan langkah yang kasuistis, bukan langkah yang terkonsepsikan secara sistematis, seperti antara lain:

1. Melalui pembentukan organisasi-organisasi internasional yang disertai dengan organ-organ ataupun sub-sub organnya serta peraturan-peraturan hukum internalnya baik yang substansial maupun prosedural, yang bersifat mengikat sebagai hukum organisasi internasional terhadap negara-negara anggotanya, dan diterapkan dalam hubungan antar mereka maupun dalam kerangka organisasi internasional itu sendiri. Dalam kerangka organisasi internasional dalam skala global atau universal, termasuk pula penerapan kaidah-kaidah hukum inter­nasional oleh organisasi internasional itu sendiri. Pembentukan PBB (sebelumnya LBB) pada tahun 1945 ddalah juga dalam rangka mengefektifkan hukum internasional itu sendiri meskipun hasilnya masih belum optimal. Onganisasi internasional yang cukup efektif dalam penegakan hukum internasional adalah Uni Eropa. Dewasa ini WTO juga sudah tampak keefektifannya dalam menerapkan hukum ekonomi dan hukum perdagangan internasional. Sebagai contoh adalah sanksi yang dikenakan oleh WTO terhdap Indonesia dalam kasus Mobil Nasional (Mobil Timor) setelah melalui proses pemeriksaan perkaranya yang memakan waktu cukup lama. Namun patut diberikan catatan, bahwa setiap organisasi inter­nasional yang ada di dunia ini memang tidak sama keefektifannya. Ada yang dengan efektif dapat menerapkan hukum internasional ada pula yang kurang efektif, bahkan tidak jarang yang tidak efektif sama sekali. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab dan perbedaan-perbedaan ini.

2. Melengkapi penjanjian-perjanjian internasional multi­lateral dengan organ-organ pelaksananya. Seperti diketahui, suatu perjanjian internasional pada hakekatnya adalah merupakan hasil kata sepakat antara negara-negara yang terikat pada perjanjian itu. Praktek negara-negara menunjukkan, bahwa mengandalkan kesadaran hukum negara-negara untuk mentaati perjanjian internasional ternyata tidak efektif. Supaya suatu perjanjian internasional bisa lebih efektif dalam penerapannya terhadap Negara-­negara yang terikat, perjanjian internasional itu sendiri dilengkapi dengan organ pelaksananya. Beberapa, contohnya adalah, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang memiliki organ-organ seperti International Sea-Bed Authority (Otorita Dasar Samudera Dalam Internasional), Commi-ssion on the Continental Shelf (Komisi tentang landas Kontinen), dan International Tribunal for the Law of the Sea (Mahkamah Hukum Laut Internasional). Demikian pula Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 (Konvensi Anti Penyiksaan dan Kekejaman Lain, Perlakuan atau Peng­hukuman yang Tidak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat Kemanusiaan 1 984) dilengkapi dengan Committee Against Torture (Komisi anti Penyiksaan).

3. Mencantumkan klausula penyelesaian sengketa (dispute settlement clause) dalam perjanjian-perjanjian inter­nasional, baik perjanjian internasional bilateral maupun multilateral. Dengan pencantuman klausula ini, jika terjadi persengketaan antara negara-negara yang terikat pada perjanjian internasional yang bersangkutan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur penyele­saiannya sesuai dengan klausula tersebut. Dalam prakteknya, klausula itu misalnya menyatakan, jika terjadi persengketaan antara para pihak yang terikat pada perjanjian, maka sengketa itu akan diselesaikan melalui perundingan antara para pihak, namun jika perundingan itu tidak berhasil, maka para pihak sepakat mengajukan sengketa itu ke hadapan badan arbiterase atau badan peradilan internasional. Apapun hasil akhir dan penyele­saiannya, diharapkan akan ditaati oleh para pihak yang bersangkutan.

Dengan melalui langkah-langkah seperti ini, ternyata hukum internasional relatif bisa lebih efektif meskipun tidak secara keseluruhannya. Namun seperti telah dikemukakan di atas, upaya seperti ini bukanlah cara yang terkonsepsikan secara sistematis, melainkan tumbuh dan berkembang dalam praktek-praktek hubungan internasional secara kasuistis. Itulah sebabnya, cara-cara seperti ini tidaklah menjamin sepenuhnya bahwa hukum internasional akan menjadi efektif.

Masih banyak perjanjian-perjanjian internasional yang tidak mencantumkan organ-organ pelaksana maupun klausula penyelesaian sengketa, sehingga tidak menjamin bahwa perjanjian yang belakangan ini akan ditaati dalam prakteknya. Bahkan perjanjian internasional yang mencan­tumkan kedua hal itupun, juga belum tentu ditaati sepenuhnya. Mengapa demikian? Hal ini tidak terlepas dari persoalan klasik, yakni kedaulatan negara dan tiadanya badan supra-nasional seperti telah dipaparkan di atas secara panjang lebar.

Kesediaan suatu negara masuk menjadi anggota suatu organisasi internasional, maupun kesediaan suatu negara tintuk menyatakan persetujuannya terikat dan tunduk pada suatu perjanjian internasional, baik perjanjian itu disertai dengan organ pelaksana maupun klausula penyelesaian sengketa ataukah tidak, pada hakekatnya adalah manifestasi dan kesediaan mereka untuk mengurangi substansi kedaulatannya. Akan tetapi, jika pada suatu waktu negara yang bersangkutan memandang bahwa keterikatannya itu merugikan kepentingan nasionalnya, negara itupun tidak segan-segan menolak untuk menaati perjanjian ataupun keputusan dan organisasi internasional ataupun organ-organ pelaksana perjanjian itu ataupun hasil atau keputusan dan badan penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Contoh nyata dapat dikemukakan adalah, pembangkangan Israel terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan supaya Israel menarik diri dari wilayah-wilayah negara-negara Arab yang didudukinya sejak tahun 1967, penolakan Iran untuk menaati keputusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa tindakan Iran menyandera diplomat Amerika Serikat di Kedutaan Besarnya di Teheran pada tahun 1979 merupakan pelanggaran atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dalam bidang diplomatik.

Demikian juga tindakan Amerika Serikat dalam kasus pemasangan ranjau-ranjau laut di perairan teritorial Equador pada tahun 1989 yang oleh Mahkamah Internasional dinyatakan sebagai pelanggaran atas hukum internasional, ternyata tidak mau ditaati oleh Amerika Serikat.

BAB III

Kesimpulan

Jadi dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selama kedaulatan negara masih tetap ada dan struktur masyarakat dan hukum internasional yang koordinatif, dalam pengertian tiadanya badan supra-nasional, selama itu Pula hukum internasional merupakan hukum yang lemah.

 Namun, semakin bersedianya negara-negara mengurangi kedaulatan­nya, ataupun karena semakin derasnya arus globalisasi dan transparansi yang melanda dunia, maka hukum interna­sional-pun lama kelamaan, akan dapat lebih efektif jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Meskipun usaha pengefektifan hukum internasional ditempuh melalui cara kasuistis seperti telah dikemukakan di atas, sehingga hasilnya hingga kini masih belum memuaskan, namun langkah-langkah kasuistis semacam itu masih tetap merupakan langkah yang paling layak untuk dilakukan

BAB IV

Daftar Pustaka

Mochtar Kusumaatmaja, Etty R.Agoes. Pengantar Hukum Internasional: Pt Alumni;2012,Bandung

www.negarahukum.com